TANGERANG || SINARGUNUNG.COM – Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB). Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Jurumudi Baru, Senin (6/7/2026).
Pelatihan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang itu dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Sachrudin, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Karena itu, kesiapan masyarakat menjadi faktor utama dalam mengurangi risiko dan mempercepat proses penyelamatan saat keadaan darurat terjadi.
“Kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama. Semakin siap masyarakat menghadapi bencana, semakin besar peluang meminimalkan dampak yang ditimbulkan,” ujar Sachrudin.
Ia menjelaskan, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana bertujuan menciptakan lingkungan yang mandiri, sigap, dan memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah mitigasi sejak dini. Dengan bekal tersebut, warga diharapkan mampu mengambil tindakan cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat.
Sachrudin menilai Kelurahan Jurumudi Baru memiliki karakteristik kawasan dengan kepadatan penduduk serta mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut membuat penguatan koordinasi antarwarga menjadi hal penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana berbasis lingkungan.
“Semangat gotong royong adalah kekuatan utama kita. Ketika masyarakat memahami potensi risiko dan mengetahui apa yang harus dilakukan, dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” katanya.
Selain mengajak masyarakat lebih aktif, Sachrudin juga meminta lurah dan camat untuk rutin turun ke lapangan guna memastikan kondisi lingkungan tetap aman, sekaligus mendengar langsung kebutuhan warga terkait kesiapsiagaan bencana.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan posko kedaruratan di tingkat Rukun Warga (RW). Menurutnya, posko tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi harus benar-benar aktif, memiliki personel terlatih, dan siap memberikan respons cepat saat terjadi keadaan darurat.
“Posko RW harus berfungsi secara nyata sebagai garda terdepan penanganan bencana. Jika kesiapsiagaan sudah terbentuk di lingkungan, maka penanganan awal akan berlangsung lebih cepat, tepat, dan mampu mengurangi risiko yang lebih besar,” pungkasnya.
