SULUT || sinargunung.com – Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut), Jacob Hendrik Pattipeilohy, pada Selasa (31/3/2026).
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kajati, Kantor Kejati Sulut, Manado, dengan membahas berbagai isu strategis terkait penegakan hukum dan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Firman Jaya Daeli yang juga mantan anggota Komisi Politik dan Hukum DPR RI menilai Jacob Hendrik Pattipeilohy sebagai sosok pemimpin dengan rekam jejak kuat di institusi Kejaksaan RI.
Ia menyebut, pengalaman Pattipeilohy di berbagai posisi strategis, mulai dari Koordinator di Jaksa Agung Muda (JAM), Wakil Kajati Sumatera Utara, Pelaksana Tugas Kajati Sumut, Kajati Sulawesi Tengah, hingga Direktur pada JAM Intelijen Kejaksaan Agung, menjadi modal penting dalam menjalankan tugasnya saat ini sebagai Kajati Sulut.
“Figur kepemimpinan Kajati Sulut mencerminkan pengalaman, kematangan, dan rekam jejak yang meritokratis dalam penegakan hukum,” ujar Firman.
Menurutnya, kepemimpinan tersebut juga selaras dengan upaya pembangunan negara hukum di Indonesia, dengan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalitas, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan keberpihakan kepada masyarakat.
Firman yang juga terlibat dalam perumusan sejumlah undang-undang strategis—seperti UU Kejaksaan, UU Kepolisian, hingga UU KPK—menilai integritas dan profesionalitas menjadi fondasi utama dalam memperkuat supremasi hukum di daerah.
Ia menambahkan, kepemimpinan yang responsif, reformatif, dan transformatif sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan hukum dan keadilan.
“Penegakan hukum yang berkualitas akan berdampak langsung pada pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara dan Indonesia secara umum,” jelasnya.
penulis : Firman Jaya Daeli