JAKARTA || sinargunung.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik sepuluh pejabat baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam sebuah upacara yang berlangsung di Ruang Tridarma, Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat fungsional arsiparis.
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa penguatan penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu prioritas utama Kemnaker. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat mempercepat transformasi sistem pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan penerapan budaya K3 dapat diukur dari menurunnya angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja yang masih menjadi tantangan di berbagai sektor.
“Kita ingin sistem manajemen K3 benar-benar berjalan dan menjadi budaya kerja di Indonesia. Ukurannya jelas, angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus terus menurun,” kata Yassierli.
Menaker juga meminta Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama yang baru untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3).
Selain menyoroti penguatan K3, Yassierli memberikan perhatian khusus terhadap integritas aparatur. Ia mengingatkan seluruh pejabat Kemnaker agar memegang teguh sumpah jabatan dan menjalankan tugas secara profesional serta bertanggung jawab.
Yassierli menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun penyimpangan dalam menjalankan tugas.
“Sumpah jabatan harus menjadi pegangan dalam bekerja. Jika ada indikasi pelanggaran, kami tidak akan segan mengambil tindakan, termasuk pencopotan jabatan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Kemnaker mendukung agenda Presiden dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, sehat, transparan, dan akuntabel.
Kepada jajaran tata usaha dan administrasi, Menaker juga meminta agar terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan guna mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta predikat Zona Integritas.
Lebih lanjut, Yassierli mengajak seluruh pegawai Kemnaker untuk menjaga marwah institusi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan serta kontribusi positif bagi masyarakat.
“Tempat ini harus menjadi ruang untuk berkembang, memberi manfaat, dan menghasilkan karya terbaik bagi bangsa,” ujarnya.
Dalam pelantikan tersebut, Kemnaker resmi mengukuhkan sepuluh pejabat baru yang akan mengemban tugas di berbagai unit kerja, termasuk bidang pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, keselamatan kerja, administrasi, hingga kearsipan.
Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kemnaker untuk menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan yang terus berkembang.
