sinargunung.com, Jakarta | Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, memberikan sejumlah masukan penting terkait pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Agenda rapat tersebut mencakup evaluasi penggunaan anggaran serta pembahasan hasil pemeriksaan Semester II oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang mengungkapkan 129 temuan terkait pembiayaan perumahan.
Mukhlis menyoroti fakta bahwa dari 129 temuan tersebut, masih ada 10 temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia meminta penjelasan kepada Menteri Perumahan terkait keterlambatan tersebut.
“Saya garis bawahi ini, dan yang saya tanyakan sebanyak 10 temuan belum ditindaklanjuti. Mohon diperjelas, Pak Menteri,” kata Mukhlis saat Raker Komisi V bersama Kementerian Perumahan, 4/11/2024.
Selain soal tindak lanjut temuan BPK, Mukhlis juga menyoroti berbagai program bantuan perumahan, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program bedah rumah. Ia menekankan besaran anggaran yang dialokasikan saat ini masih kurang memadai.
Politis PDIP itu mengusulkan agar anggaran untuk program BSPS tidak hanya dilanjutkan tetapi juga ditingkatkan. Saat ini, kata dia anggaran per rumah dalam program BSPS dipatok sebesar 20 juta rupiah. Menurutnya jumlah tersebut terlalu rendah dan dapat menimbulkan masalah baru.
“Saya berharap program ini tetap dilanjutkan bahkan ditambah volumenya anggarannya. Kalau 20 juta ini menambah masalah saja sebetulnya,” ujarnya.
Politisi yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Lampung Barat ini turut menyoroti alokasi anggaran untuk program bedah rumah yang hanya sebesar 17,5 juta rupiah per unit. Ia berpendapat bahwa jumlah tersebut belum cukup untuk mewujudkan rumah layak huni.
“Saya lihat anggaran bedah rumah dengan nilai tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah belum bisa mencukupi. Saya berharap empat puluh juta, Pak Menteri, supaya rumah yang dibangun itu bisa layak huni,” pungkasnya.
Mukhlis menilai program BSPS dan bedah rumah seharusnya memiliki anggaran yang lebih besar agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang optimal dan memperoleh hunian yang lebih layak. (Ror).
