KABUPATEN TANGERANG | sinargunung.com – Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai melakukan penataan kawasan bantaran Sungai Cirarab dengan menertibkan bangunan liar sekaligus memulai proses normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Pasar Kemis dan Sepatan, Minggu (12/4/2026).
Langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta instansi terkait lainnya. Bahkan, bupati turut turun langsung ke lapangan membantu proses pengangkatan puing hasil pembongkaran.
Maesyal Rasyid menjelaskan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian musyawarah dan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas teknis, pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga masyarakat setempat.
“Penataan ini sudah melalui proses kesepakatan bersama, termasuk pernyataan dari pemilik bangunan. Hari ini kita mulai pelaksanaannya,” ujar Maesyal.
Ia menegaskan, Sungai Cirarab memiliki peran penting sebagai saluran drainase yang terhubung dengan Situ Gelam dan berhulu dari wilayah Legok. Namun, kondisi bantaran sungai saat ini mengalami pengikisan tanah yang cukup parah sehingga berpotensi menimbulkan bencana, terutama banjir.
“Di lapangan terlihat jelas terjadi abrasi. Ini berbahaya bagi bangunan di sekitar sungai, apalagi saat debit air meningkat,” jelasnya.
Dalam penertiban tersebut, tercatat sekitar 62 bangunan dibongkar, terdiri dari 41 bangunan di Pasar Kemis dan 21 bangunan di Sepatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan risiko banjir dan perlindungan keselamatan warga.
“Ini bukan sekadar penertiban, tapi bentuk perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.
Setelah pembongkaran selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan tahap normalisasi sungai dan pembangunan turap untuk memperkuat bantaran. Proses ini diharapkan dapat memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi banjir di wilayah tersebut.
Program ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat melalui BBWS. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mempercepat penanganan masalah banjir secara menyeluruh.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Dukungan ini sangat penting agar hasilnya maksimal,” kata Maesyal.
Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penataan tersebut demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertata.
Dukungan juga datang dari masyarakat terdampak. Pengurus Gereja HKBP Kutabumi, Risma, menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan tersebut.
“Kami setuju karena ini demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Haji Suryo, pelaku usaha tempe di bantaran sungai, juga menyatakan dukungannya meski terdampak pembongkaran. Ia hanya berharap diberikan waktu untuk memindahkan barang-barangnya.
“Kami mendukung agar tidak terjadi banjir, tapi mohon diberi waktu satu sampai dua hari untuk pindahan,” ucapnya. abdul
