SINARGUNUNG.COM, TANGERANG | Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Saeroji mengungkapkan, prinsip kebebasan dalam Kurikulum Merdeka dinilai masih terkendala administrasi.
Hal ini disebabkan salah satunya lantaran ketidaksiapan sumber daya manusia. Karena itu dia mengaku sudah menerima sejumlah keluhan dari kependidikan, Selasa (6/6/23) sore.
“Karena ini dibutuhkan melek teknologi dan belum lagi dari masyarakat yang anak-anaknya membutuhkan fasilitas untuk bisa mengakses baik internet maupun teknologi lainnya,” kata Saeroji saat ditemui di Lobby DPRD Kota Tangerang.
Dia menambahkan untuk itu, pemerintah harus hadir memberikan fasilitas pendampingan dan upgrade ilmu kepada pendidik.
“Jadi jangan hanya sebatas Kurikulum Merdeka ini mereka diberikan kebebasan dalam berinovasi, tapi tidak ada upgrade secara terus dan berarturan,” kata politisi PKS ini.
Selain itu, pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat dan tentu saja para guru sendiri.
“Jadi butuh juga pelatihan dan lain sebagainya,” katanya.
Dia juga menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Sebab tanpa melibatkan masyarakat, maka pendidikan tidak akan mungkin berjalan dengan baik.
“Kalau masyarakat tidak dilibatkan bagaimana mereka tahu Kurikulum Merdeka, jadi (masyarakat) tidak akan mensupport,” ucapnya.
Sebab katanya, informasi soal Kurikulum Merdeka dirasa belum seirama. Maka dari itu sosialisasi diperlukan.
“Yang namanya Kurikulum Merdeka bukan berarti bisa semaunya, tapi harus sesuai tujuan pendidikan nasional,” pungkas Saeroji. Red
