KABUPATEN TANGERANG, sinargunung.com – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) memberikan penjelasan terkait polemik rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan tersebut membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi di sekitar lokasi pembangunan.
Klarifikasi disampaikan perwakilan PT BPM, Zulpa Rijki, dalam konferensi pers di kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI, dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026).
Dalam keterangannya, Zulpa menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak memiliki rencana untuk menghilangkan akses saluran air yang selama ini digunakan masyarakat. Sebaliknya, pengembang mengaku berencana melakukan penataan sekaligus memperluas saluran agar fungsinya tetap terjaga.
“Tidak ada rencana untuk menutup saluran air. Bahkan, akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa yang akrab disapa Zul.
Ia menjelaskan, dirinya merupakan subkontraktor yang menangani pekerjaan pengurukan tanah di lokasi tersebut melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP).
Dalam kesempatan itu, Zulpa juga menyampaikan bahwa PT BPM telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat.
Menurut dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan, persetujuan tersebut memiliki nomor 06112410313603226 dan berlokasi di Desa Kayu Bongkok. Selain itu, perusahaan mengklaim telah memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024.
Menanggapi tudingan adanya penguasaan atau penyerobotan tanah milik warga, Zulpa membantah hal tersebut. Ia menyatakan bahwa bidang tanah yang menjadi bagian dari rencana pembangunan telah dimiliki secara sah oleh PT BPM.
“Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tidak ada tanah warga yang kami serobot,” tegasnya.
Selain persoalan lahan dan saluran air, Zulpa menyebut perusahaan selama ini juga berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Salah satunya melalui bantuan terhadap sejumlah kegiatan warga, termasuk aktivitas Majelis Taklim di lingkungan setempat.
Pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai status perizinan perusahaan yang menurut keterangannya telah diterbitkan sejak 2024.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, PT BPM berharap polemik pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok dapat memperoleh kejelasan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. red









Tinggalkan Balasan