TANGERANG SELATAN, sinargunung.com – Penanganan laporan polisi di Polres Tangerang Selatan menjadi sorotan setelah Firma Hukum YNN & Partners mempertanyakan perkembangan perkara yang dilaporkan sejak November 2025. Hingga November 2026, pihak pelapor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
Ketua YNN & Partners, Yanto Nelson Nalle, SH., MH., menilai lambannya penanganan perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan kepolisian. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi dan kepastian atas setiap laporan yang telah disampaikan secara resmi.
“Untuk apa masyarakat membuat laporan polisi apabila tidak mendapatkan kejelasan penanganannya? Kami berharap fungsi pengawasan internal benar-benar berjalan dan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara profesional,” ujar Nelson kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan dokumen yang disampaikan YNN & Partners, pihaknya bertindak sebagai kuasa hukum Rudolfus Riwu Lony berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-YNN/XI/2025 tertanggal 13 November 2025.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP: TBL/B/2678/X/2025/SPKT/Polres Tangerang Selatan/Polda Metro Jaya, tertanggal 13 November 2025.
Namun, menurut pihak kuasa hukum, perkembangan penanganan laporan itu dinilai belum memberikan kejelasan yang memadai. Mereka juga mempertanyakan transparansi proses penyelidikan maupun penyidikan, termasuk informasi perkembangan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Upaya meminta kejelasan tidak hanya dilakukan di tingkat Polres Tangerang Selatan. YNN & Partners mengaku telah menyampaikan pengaduan masyarakat sekaligus permohonan pemeriksaan profesionalitas kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta permohonan supervisi dan pengawasan penyidikan kepada Wasidik Polda Metro Jaya.
Nelson menyebut langkah tersebut ditempuh untuk meminta evaluasi terhadap proses penanganan laporan, sekaligus memastikan tidak terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, pengaduan tersebut merujuk pada sejumlah ketentuan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Meski berbagai jalur pengaduan telah ditempuh, pihaknya mengaku belum memperoleh tindak lanjut yang dinilai memadai.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah YNN & Partners mengungkapkan bahwa mereka juga telah menyampaikan pengaduan langsung kepada Kapolri melalui pesan WhatsApp.
Namun, menurut Nelson, hingga Kamis (12/11/2026), pihaknya belum melihat adanya tindak lanjut nyata yang memberikan kepastian terhadap penanganan laporan di Polres Tangerang Selatan.
“Kami sudah menempuh berbagai jalur resmi, termasuk menyampaikan pengaduan kepada Kapolri. Harapan kami sederhana, ada evaluasi dan tindakan konkret agar laporan masyarakat tidak dibiarkan tanpa kejelasan,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, YNN & Partners mendesak Kapolres Tangerang Selatan dan Kapolda Metro Jaya memberikan perhatian langsung terhadap penanganan laporan tersebut.
Mereka juga meminta Propam dan Wasidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan serta supervisi secara objektif dan profesional guna mengetahui penyebab belum jelasnya perkembangan perkara.
Menurut Nelson, pengawasan diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian agar kepercayaan publik terhadap pelayanan dan penegakan hukum tetap terjaga.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kapolres Tangerang Selatan, Bidang Propam, serta Wasidik Polda Metro Jaya mengenai perkembangan laporan tersebut.
Konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. red
Tinggalkan Balasan