JAKARTA, SINARGUNUNG.COM – Penanganan laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan di Polres Metro Jakarta Barat kembali menjadi sorotan. Hal ini menyusul perbedaan keterangan antara penyidik dan penasihat hukum pelapor terkait komunikasi setelah mediasi perkara dinyatakan gagal.

Penyidik mengklaim telah mengirimkan panggilan untuk pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan kepada pelapor serta menghubungi penasihat hukumnya. Namun, klaim tersebut dibantah oleh Parulian Agustinus selaku penasihat hukum pelapor.

Parulian menegaskan dirinya tidak pernah menerima komunikasi dari penyidik setelah mediasi berlangsung. Ia juga menyebut nomor WhatsApp miliknya telah tercantum dalam dokumen BAP.

Perkara ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/B/350/III/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Maret 2025. Dalam laporan tersebut, pelapor berinisial M.F.P. melaporkan Y.A. atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan.

Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Januari 2025 di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Dugaan tindak pidana tersebut dikaitkan dengan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh media, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara tersebut baru diterbitkan pada 19 Juni 2026, sekitar 15 bulan setelah laporan polisi dibuat.

Dalam proses selanjutnya, penyidik sempat mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif atau Restorative Justice. Upaya tersebut tertuang dalam surat permohonan mediasi tertanggal 13 Juli 2026.

Penyidik kemudian menerbitkan undangan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial T.T.T. pada 23 Juli 2026 untuk dimintai keterangan pada 6 Agustus 2026 di Unit Harda Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Namun, upaya mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak pada 6 Agustus 2026 tersebut tidak mencapai kesepakatan.

Parulian Agustinus mengatakan kliennya menginginkan agar perkara tersebut tetap diproses sesuai ketentuan hukum setelah upaya mediasi tidak membuahkan hasil.

Menurutnya, laporan yang telah berjalan cukup lama dan memasuki tahap penyidikan seharusnya mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan penanganannya.

“Setelah mediasi dinyatakan gagal, klien kami meminta penyidik melanjutkan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Namun, sampai sekarang kami belum mengetahui secara jelas langkah apa yang telah dilakukan penyidik,” ujar Parulian kepada media.

Ia juga mempertanyakan perbedaan penanganan perkara yang menurut informasi diterima kliennya terjadi dalam kasus lain.

Parulian menyebut kliennya mendengar adanya perkara dugaan penipuan dan penggelapan lain yang berujung pada penahanan setelah mediasi gagal. Namun, pihaknya belum memperoleh dokumen maupun nomor laporan polisi perkara pembanding tersebut.

Karena itu, informasi mengenai perkara pembanding tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

“Yang menjadi pertanyaan klien kami, mengapa ada perlakuan yang berbeda terhadap pelapor maupun terlapor,” katanya.

Parulian menegaskan, apabila tidak ada perkembangan dan kepastian hukum, pihaknya mempertimbangkan langkah pengawasan terhadap proses penyidikan.

Langkah tersebut di antaranya mengajukan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya serta menyampaikan pengaduan kepada Propam Polda Metro Jaya dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan perkara, media menghubungi penyidik Unit Harda Polres Metro Jakarta Barat, Ipda Vijja Vardhana, pada Senin (16/11/2026).

Melalui pesan WhatsApp, penyidik menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan panggilan pemeriksaan BAP tambahan kepada pelapor setelah mediasi.

“Selamat siang bang, izin untuk pelapor setelah mediasi kami kirimkan panggilan untuk BAP tambahan, kami sudah hub PH-nya tidak ada respons,” demikian keterangan penyidik melalui pesan singkat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut penyidik, upaya komunikasi kepada penasihat hukum telah dilakukan, tetapi belum memperoleh tanggapan.

Menanggapi pernyataan penyidik, Parulian kembali membantah telah menerima komunikasi setelah mediasi.

Ia menyatakan nomor WhatsApp miliknya sudah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan sehingga tidak seharusnya menjadi kendala bagi penyidik untuk menghubunginya.

“Saya merasa belum pernah dihubungi penyidik setelah proses mediasi. Padahal nomor WA saya ada di BAP,” tegas Parulian kepada media.

Atas perbedaan keterangan tersebut, media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi lanjutan kepada penyidik, termasuk apabila terdapat bukti panggilan atau komunikasi yang telah dilakukan kepada penasihat hukum pelapor.

Pihak terlapor juga diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan terkait perkara tersebut.

Dalam penanganan perkara pidana, penyidik memiliki kewajiban menjalankan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan informasi perkembangan perkara kepada pelapor.

Sejumlah aturan yang menjadi rujukan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, mekanisme pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor diatur melalui SP2HP. Sementara itu, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur persyaratan dan mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Apabila upaya perdamaian tidak tercapai dan perkara tidak memenuhi persyaratan penghentian berdasarkan keadilan restoratif, penanganannya harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Pelapor melalui penasihat hukumnya berharap penyidik memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyidikan, kendala yang dihadapi, serta langkah hukum berikutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, perbedaan keterangan mengenai komunikasi setelah mediasi masih menjadi persoalan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. (Red)