TANGERANG || sinargunung.com – Rencana kegiatan outing class berupa nonton bareng (nobar) bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Tangerang menuai sorotan dari sejumlah pihak. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kippang mempertanyakan pelaksanaan kegiatan tersebut yang dinilai belum melalui prosedur yang jelas dan berpotensi membebani orang tua siswa.
Program nobar tersebut bermula dari proposal yang diajukan PT Alamanda Mandiri Sejahtera kepada sekolah-sekolah di Kota Tangerang. Proposal tersebut menawarkan kegiatan outing class nonton bareng untuk siswa tingkat SD dan SMP.
Menindaklanjuti hal itu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengeluarkan surat tanggapan yang pada prinsipnya mengingatkan agar kegiatan tidak mengganggu proses belajar mengajar dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan masing-masing kepala sekolah.
Ketua Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (Kippang) Kota Tangerang, Haris SH, menilai kegiatan nobar tersebut terkesan dipaksakan dan tidak disosialisasikan melalui mekanisme yang semestinya, seperti rapat komite sekolah.
“Saya mempertanyakan kegiatan nobar ini karena tidak melalui prosedur yang jelas. Terlebih, seolah ada kewajiban pembayaran tertentu tanpa adanya kebijakan yang meringankan orang tua murid,” ujar Haris saat ditemui, Senin (20/1/2026).
Haris juga menyoroti dampak psikologis bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, meski disebut tidak wajib, kondisi di lapangan berpotensi menimbulkan tekanan mental dan risiko perundungan bagi anak-anak yang tidak ikut.
“Anak-anak di usia SD dan SMP sangat rentan. Kalau satu kelas ikut semua dan ada satu-dua anak yang tidak ikut, itu bisa berdampak pada mental anak,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan alasan pelaksanaan nobar di luar sekolah, mengingat sebelumnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan televisi di sekolah-sekolah. Menurutnya, kegiatan nobar seharusnya bisa dilakukan di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.
Sementara itu, sejumlah orang tua murid juga mengungkapkan kebingungan terkait mekanisme kegiatan tersebut. Gufron, salah satu wali murid, mengaku keberatan karena tidak ada pembahasan melalui komite sekolah, namun orang tua tetap diminta membayar biaya kegiatan.
“Awalnya diminta bayar sekitar Rp33 ribu, tapi kalau ditambah transport jadi Rp60 ribu. Kalau orang tua ikut mendampingi bisa sampai Rp120 ribu,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan orang tua siswa SMP negeri yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku tetap membayar biaya kegiatan karena khawatir anaknya merasa tersisih jika tidak ikut, mengingat sebagian besar teman sekelas mengikuti kegiatan tersebut.
“Kasihan anak kalau tidak ikut sendiri. Jadi mau tidak mau saya bayar,” tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait kegiatan nobar tersebut masih menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan mendapat penjelasan serta evaluasi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan orang tua dan siswa. red