Kota Tangerang || sinargunung.com – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang mengusung visi dan misi mempermudah investasi kembali menuai sorotan. Kali ini, tindakan penyegelan sebuah pabrik oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang diduga dilakukan tanpa proses verifikasi yang jelas, hanya berlandaskan laporan dari seorang oknum warga.
Oknum warga tersebut bahkan disebut-sebut memiliki kedekatan personal dengan Kepala Satpol PP Kota Tangerang. Dugaan ini memicu pertanyaan publik terkait profesionalitas dan objektivitas penegakan aturan di daerah yang tengah gencar menarik investor.
Direktur Utama PT Gunung Salju Amartha, Bernad, mengaku sangat menyesalkan tindakan penyegelan yang dilakukan Satpol PP. Menurutnya, perusahaan yang dipimpinnya telah mengantongi seluruh perizinan yang dipersyaratkan oleh pemerintah.
“Kami sangat menyayangkan penyegelan ini. Semua izin perusahaan lengkap dan sah. Namun tetap dilakukan penyegelan tanpa ada klarifikasi atau verifikasi terlebih dahulu,” ujar Bernad kepada wartawan. jumat 30/01/2026
Bernad menegaskan bahwa keberadaan PT Gunung Salju Amartha justru sejalan dengan program Pemkot Tangerang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kami membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di Kota Tangerang. Banyak warga sekitar yang bekerja di perusahaan kami. Ini seharusnya sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Tangerang yang ingin mempermudah investasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Bernad mengungkapkan bahwa laporan yang menjadi dasar penyegelan tersebut diduga tidak melalui mekanisme resmi. Ia menyebut laporan itu kemungkinan hanya disampaikan melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, tanpa surat pengaduan formal maupun kajian lapangan.
“Laporannya tidak jelas dan tidak formal. Diduga hanya lewat WhatsApp. Kalau memang ada persoalan, seharusnya ada mediasi atau klarifikasi terlebih dahulu. Apalagi jika yang melapor diduga memiliki hubungan dekat dengan pejabat terkait,” katanya.
Bernad juga menyoroti sikap pimpinan Satpol PP yang dinilainya tidak mencerminkan kepemimpinan yang adil dan profesional. Menurutnya, seorang pejabat publik seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan dialog sebelum mengambil tindakan yang berdampak besar pada dunia usaha dan tenaga kerja.
“Kalau memang pemimpinnya bijak, tentu akan bertanya dan menelusuri masalah yang sebenarnya, bukan langsung menyegel. Ini bukan hanya merugikan perusahaan, tapi juga para pekerja,” pungkas Bernad.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi dan tidak memberikan solusi terkait dasar penyegelan dan mekanisme verifikasi yang dilakukan. Kasus ini pun menambah daftar panjang keluhan pelaku usaha yang berharap adanya kepastian hukum dan perlindungan investasi di Kota Tangerang. Abdul