PURWAKARTA, sinargunung.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengingatkan agar penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana keterampilan menulis bagi siswa sekolah dasar benar-benar tepat sasaran. Selain memastikan manfaatnya diterima peserta didik, proses pengadaan barang juga diminta berjalan transparan dan tidak dikuasai oleh perusahaan tertentu.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Denhas Mubaraq, menyambut positif program bantuan sarana keterampilan menulis yang diluncurkan pemerintah pada 10 November 2026. Peluncuran secara simbolis dan terpusat tersebut dilaksanakan di SD Negeri Jambe 2, Kabupaten Tangerang, Banten.

Program pemerintah yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto ini merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan dasar anak sejak dini, khususnya dalam membangun keterampilan membaca, menulis, dan mengembangkan budaya literasi di lingkungan sekolah.

Melalui program tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan berupa buku tulis, pensil warna, serta berbagai perlengkapan belajar lainnya kepada siswa kelas I dan II sekolah dasar.

Berdasarkan data program, bantuan ditargetkan menjangkau 8.016.308 siswa atau sekitar 97,32 persen dari sasaran peserta didik kelas I dan II SD di seluruh Indonesia.

Denhas menilai bantuan tersebut memiliki arti penting dalam mendukung proses pembelajaran. Ketersediaan perlengkapan menulis diharapkan mampu mendorong kreativitas, meningkatkan kemampuan siswa dalam menuangkan gagasan, serta membangun pola pikir kritis sejak usia sekolah dasar.

Menurutnya, keterampilan menulis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan merangkai kata, tetapi juga menjadi sarana bagi anak untuk mengembangkan imajinasi dan mengekspresikan pemikiran melalui tulisan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan. Mekanisme pengadaan barang harus mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap murid mendapatkan alokasi bantuan sekitar Rp100 ribu dalam bentuk paket buku dan alat tulis melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Saya berharap mekanisme pengadaannya harus sesuai Juknis Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bantuan Pemerintah Sarana Keterampilan Menulis Tahun Anggaran 2026. Prosesnya harus transparan dan jangan sampai termonopoli oleh satu perusahaan,” tegas Denhas.

Ia menambahkan, bantuan buku dan alat tulis merupakan kebutuhan mendasar dalam menunjang kegiatan belajar siswa. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan kepentingan pendidikan, bukan menjadi celah bagi praktik pengadaan yang tertutup maupun menguntungkan kelompok tertentu.

Denhas juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan dan penyaluran agar bantuan benar-benar diterima sekolah serta peserta didik yang memenuhi persyaratan.

Adapun sekolah yang berhak menerima bantuan harus terdata dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun Anggaran 2026, serta memiliki peserta didik kelas I dan II.

Dengan adanya program tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta berharap dukungan pemerintah terhadap kebutuhan belajar siswa dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Transparansi pengadaan dan ketepatan penerima menjadi dua hal penting agar anggaran bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.