PURWAKARTA || sinargunung.com – Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperbaiki gizi anak dan mencegah stunting.
Dukungan itu disampaikan dalam diskusi terbuka bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bertema “Peran Masyarakat dalam Mensukseskan Program MBG dan Penanganan Sampah SPPG” di Gedung Bale Sawala Yudistira, Kamis (26/2/2026).
Saepul yang akrab disapa Om Zein menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan program nasional tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya ingin memastikan program MBG ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta,” ujarnya.
Ia berharap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kecamatan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut dia, Pemkab Purwakarta sebelumnya telah memiliki program berbasis sekolah melalui Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang program “Tatanen di Balik Atikan”. Program tersebut mendorong pendidikan ekologi, pengelolaan sampah, serta pertanian sejak dini di lingkungan sekolah.
Ia menilai, program tematik sekolah tersebut berpotensi menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG, termasuk melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, sektor pertanian Purwakarta disebut mengalami peningkatan signifikan dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menegaskan, tujuan utama MBG adalah memastikan pemenuhan asupan gizi bagi anak sekolah, kelompok rentan, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia menyebutkan, secara nasional telah beroperasi sekitar 23.000 dapur MBG. Khusus di Purwakarta, terdapat 140 SPPG yang diminta memenuhi standar sertifikasi, antara lain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP), sertifikasi halal, hingga standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Keberadaan dapur jangan sampai justru menjadi perusak lingkungan. Kami memantau setiap tahapan produksi, mulai seleksi bahan baku hingga pendistribusian, untuk memastikan makanan yang diberikan higienis dan bergizi,” kata Sony.
Ia juga mendorong agar dapur SPPG berkoordinasi dengan pelaku ekonomi lokal dalam penyediaan bahan pangan, sehingga program MBG turut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar tanpa mengurangi kualitas makanan.
Terkait isu yang berkembang di media sosial mengenai keberlangsungan program MBG, Sony meminta pengelola SPPG lebih transparan. Mulai pekan depan, ia menginstruksikan agar SPPG mencantumkan harga menu makanan serta mengaktifkan media sosial resmi untuk menyampaikan standar operasional prosedur (SOP) dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah disinformasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
#Dm